Definisi dan Latar Belakang
Pemberdayaan
dapat disamakan dengan pengembangan (empowerment)
atau pembangunan (development), (Abdi, 2005). Secara definisi
Payne menyatakan bahwa Empowerment
is to help clients gain power of decision and action over their own lives by
reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power,
by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring
power from the environtment to clients. Berdasarkan definisi tersebut terdapat aspek-aspek penting dalam
pemberdayaan, yang meliputi peningkatan kapasitas personal, dan rasa percaya
diri dalam upaya pengambilan keputusan serta tindakan yang terkait dengan
kehidupan manusia secara personal dan komunal. Dari penjelasan diatas
pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang
bertumpu pada manusia (People centered
deveopment), yang mana strategi ini menekankan pada pentingnya peningkatan
kapasitas manusia (secara personal maupun komunal) untuk meningkatkan
kemandirian dan kekuatan internal.
Teori
pemberdayaan ini muncul pada tahun 1990-an setelah kegagalan teori-teori
pembangunan seperti Growth Approach (pendekatan pertumbuhan) dan teori Rostow
yang menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi
dan padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat, (Abdi,
2005). Dalam teorinya Rostow menyatakan bahwa akan muncul limpahan rezeki
kebawah (Trickle Down Effect) ketika strategi industrialisasi,
substitusi impor dengan investasi tinggi, dan padat modal digunakan untuk
mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Alih-alih munculnya limpahan
rezeki ke bawah, teori ini berujung pada meningkatnya pengangguran pada
angkatan kerja yang diikuti dengan peningkatan kejahatan akibat urbanisasi
tenaga kerja tidak terampil, Pendekatan ini juga memunculkan Pseudo
Capitalis (kapitalis semu), yaitu orang-orang yang menjadi kapitalis karena
kedekatan dengan kelompok penguasa (elit politik) dimana mereka mendapatkan
kemudahan dari regulasi-regulasi yang ada.
Selain itu terdapat beberapa teori
lain yang bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat di negara-negara dunia ketiga (miskin), tetapi dalam
aplikasinya dinilai tidak berhasil untuk mewujudkan tujuannya. Beberapa teori
lain tersebut adalah, Pertama adalah teori Resdistribution of Growt
Approach (pendekatan pertumbuhan dan pemerataan), pendekatan ini diterapkan
pada tahun 1973 oleh Adelman dan Morris dengan menerbitkan Ecomomic Growth
and Social Equity in Developing Countries. Menggambarkan
indikator-indikator pembanguanan dalam tiga indikator, yaitu indikator
sosial-budaya ( tiga belas indikator), indikator politik ( tujuh belas
indikator) dan indikator ekonomi (delapan belas indikator). Secara teoritis pendekatan ini mudah dipahami,
tetapi dalam penerapannya hal ini sangat sulit, karena masalah kemiskinan dalam
perwujudan yang nyata bukanlah sekedarmasalah mendistribusikan barang ataupun
jasa kepada kelompok masyarakat tertentu.
Kedua adalah Dependence
Paradigma (paradigma ketergantungan), teori ini dimunculkan pada tahun
1970-an oleh Cardoso. Menurutnya untuk menggerakkan industri-industri dibutuhkan
komponen-komponen dari luar negeri dan hal ini menimbulkan ketergantungan dari
segi teknologi dan kapital. Dan distribusi pendapatan di dunia ketiga menimbulkan
pembatasan akan permintaan terhadap barang hasil industri yang hanya mampu
dinikmati sekelompok kecil kaum elite dan setelah permintaan terpenuhi maka
proses pertumbuhan terhenti.
Ketiga, adalah The Basic
Needs Approach (pendekatan kebutuhan pokok), teori ini diperkenalkan oleh
Baricloche Foundation di Argentina. Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak
mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta
tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik. Oleh karena itu
ada tiga sasaran yang dikembangkan secara bersamaan yaitu : (a) membuka
lapangan kerja, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) memenuhi kebutuhan
pokok masyarakat. Keempat, The Self-Reliance Approach (pendekatan
kemandirian), pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai
upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap
negara-negara industri.
